Pengelolaan Dana BUMDes Bahoea Reko-Reko Diduga Syarat Masalah, Pengurus Minta Diganti 

MOROWALI, Indonesiasatu.com - Pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bahoea Reko-Reko di duga syarat/banyak masalah. 

Hal itu terungkap berdasarkan hasil rapat yang digelar BPD dan Pemdes bersama warga Desa Bahoea Reko-Reko, di balai Desa Bahoeya Reko-Reko, Kec. Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Minggu (25/12/2022).

Baca juga: Warga vs PT BTIIG, Kades Ambunu: 98 % Sepakat Serahkan Lahannya Sisanya Yang Tidak

Dalam rapat itu, warga mempertanyakan pengelolaan dana BUMDes Bahoea Reko-Reko sebesar Rp.100 juta yang selama ini tidak jelas peruntukannya yang dikelolah oleh pengurus BUMDes. 

"Ada dana desa penyertaan modal ke BUMDes sebesar Rp. 100 juta tapi tidak jelas peruntukannya, itulah sebab hari ini kita minta rapat untuk mendengarkan penjelasan dari pengurus BUMDes, " terang Wati salah satu warga Desa Bahoea Reko-Reko peserta rapat saat menyampaikan pendapatnya.

Baca juga: Gus Halim: Musdes Wujud Transparansi Pembangunan Desa

Menurut Wati, pengelolaan dana BUMDes selama ini tidak transparan kepada warga padahal yang seharusnya peruntukan dana tersebut harus di sampaikan secara terbuka kepada warga jangan ada ditutup - tutupi.

Baca juga: Herman Khaeron Apresiasi Enam Poin Aspirasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia

Selama ini peruntukan dana BUMDes terkesan hanya untuk kepentingan pribadi. Hal ini lebih dikarenakan posisi pengurus dalam hal ini bendahara BUMDes merupakan anak kandung Kades sendiri yang dinilai lebih berperan mengatur pengelolaan keuangan BUMDes Desa Bahoea Reko-Reko.

Begitu pula hasil yang diperoleh dari mobil minibus milik Desa Bahoeya Reko-Reko sumbangsih dari pemerintah pusat sudah berjalan 2 tahun mestinya hasilnya ditaksasi mencapai Rp.48 juta tidak seperti yang disampaikan bendahara BUMDes hanya Rp.3 juta.

Baca juga: Mohammad Toha: Punya Otonomi Penuh, Desa Harus Diawasi

Selama ini mobil tersebut disewakan dengan tujuan untuk membantu pendapatan desa tapi nyatanya malah jauh dari harapan justru dipakai lagi dana BUMDes untuk perbaikan kerusakan yang ada pada kendaraan tersebut.

Atas dasar itu, dalam pertemuan rapat di usulkan untuk mengganti kepengurusan BUMDes yang lama dengan pengurus yang baru sehingga diharapkan pengelolaan dana BUMDes kedepan berjalan sesuai harapan.

Baca juga: Presiden: Pengelolaan Dana Desa Harus Hati-Hati

"Kami minta pengurus BUMDes ini diganti saja karena sudah terbukti selama ini tidak bisa mengurus tanggung jawab yang diberikan, " pinta Wati dalam rapat resmi itu.

Demikian halnya Taufid, salah satu tokoh masyarakat sekaligus Mantan Kades Bahoea Reko-Reko menilai Pertangungjawaban yang disampaikan pengurus BUMDes sudah sangat luar biasa tapi tidak tepat sasaran.

Dari pemaparan pertanggung jawaban banyak item yang seharusnya tidak dibiayai oleh dana BUMDes, sehingga hal ini menimbulkan persepsi di masyarakat disebabkan berbagai item tersebut yang mestinya tak dibiayai dana BUMDes.

"Pertangungjawaban ini sudah luar biasa tapi tidak tepat sasaran, Bendahara ini dan pengurus lainnya ini kita punya anak-anak, mari kita bina mereka ini kita arahkan agar bisa lebih baik lagi dalam mengelola keuangan BUMDes ini, " jelas mantan Kades yang menjabat selama 16 tahun itu.

Baca juga: Syamsurizal: Jadi Ujung Tombak Penyelenggaraan Pemerintahan, Perangkat Desa Perlu Mendapat Pembinaan

Ketua BPD, Asrar menyampaikan selama BUMDes ini berjalan belum pernah ada laporan pertanggungjawaban padahal seharusnya pertanggungjawaban disampaikan tiap triwulan sehingga perkembangan dana BUMDes diketahui oleh seluruh warga desa Bahoea Reko-Reko.

"Maka hari ini kita laksanakan laporan evaluasi BUMDes, kami minta laporan dana BUMDes mulai tahun 2018-2020. Jadi, rapat kita hari ini khusus evaluasi pelaporan BUMDes, " tutur Ketua BPD yang memimpin rapat pertemuan.

Kades Bahoea Reko-Reko, Asrir, dalam rapat menyarankan agar mengundang seluruh masyarakat untuk menghadiri pertemuan yang dilaksanakan karena menyangkut keuangan jangan sampai lagi menimbulkan kecurigaan terhadap pengurus.

"Mestinya dalam rapat seperti ini semua warga harusnya hadir untuk bisa mendengarkan langsung informasi yang benar, jangan lagi nanti ada cerita-cerita yang tidak benar yang menyudutkan pengurus, " terang Kades memberikan penjelasan panjang lebar.

Dari penjelasan yang diberikan Asti bendahara BUMDes Bahoea Reko-Reko bahwa dana BUMDes sebesar Rp.100 juta masih tersisa sekitar Rp.30 juta.

Baca juga: Saiful Chaniago: Desa Harus Menjadi Pondasi Kemajuan Indonesia

Dikatakan Asti, Dana BUMDes selama ini dipakai untuk keperluan pengembangan BUMDes bukan untuk kepentingan pribadi. Seperti pengurusan izin pembuatan pangkalan gas Elpiji 3 kg harus bolak-balik ke kolodale menggunakan dana BUMDes walaupun pada akhirnya gagal.

Begitupun untuk pembelian sejumlah bibit pisang, bibit serai yang mana hasilnya nanti akan disuplay ke IMIP tapi tanaman itu tidak sesuai harapan karena tak ada yang merawatnya.

"Tujuan di beli bibit pisang, serai dan tanaman lainnya untuk nantinya di suplay ke IMIP. Soal mobil minibus selama ini yang pinjam rata-rata tidak berbayar apalagi seperti dari dinas perhubungan yang pinjam tidak pernah itu bayar, ada biaya sewa hanya Rp. 3 juta sudah dipakai ganti ban mobil, " bebernya menjelaskan termasuk peruntukan lainnya.

Dalam pertemuan itu dihadiri Kades Bahoea Reko-Reko Asrir, Ketua BPD Asrar, Ketua BUMDes, bendahara BUMDes, pendamping BUMDes serta sejumlah warga Desa Bahoeya.

Terkait usulan pergantian pengurus BUMDes, disepakati akan diadakan kembali rapat berikutnya mengingat waktu saat itu sudah menjelang sore hari.

Baca juga: Fadli Zon inginkan SDGs Terwujud Hingga Tingkat Desa

(PATAR JS)